TIMES MINAHASA, JAKARTA – Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI) menjalin sinergi dalam pengembangan produk halal dan jasa keuangan syariah bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sinergi itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepamahan (MoU) tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Keuangan Negara.

Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu mengatakan sinergi antara Kemenkeu dan BPJPH berperan penting dalam mewujudkan ekosistem produk halal yang lebih kuat.

Kemenkeu pun tengah mempersiapkan peta jalan (roadmap) pengembangan jasa keuangan halal sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan syariah nasional.

Menurut Anggito, penguatan ekosistem halal tidak bisa hanya bertumpu pada produk, tetapi juga harus didukung oleh sistem keuangan yang selaras dengan prinsip syariah.

“Produk halal tidak cukup apabila tidak diikuti dengan jasa keuangan yang halal, maka kita mendorong penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen pembiayaan negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Selain itu, Kemenkeu juga mendorong tumbuhnya perbankan syariah, asuransi syariah, dan jasa keuangan syariah lainnya. “Jadi memang ini harus sejalan,” katanya.

Sementara Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan produk-produk yang halal bisa memperluas akses pasar yang lebih luas.

Haikal menyebut dunia saat ini sedang agresif dengan produk halal karena melambangkan health (kesehatan), clean (kebersihan) dan going back to green concept (relevansi dengan alam) sehingga bisa menjadi daya saing produk dalam negeri di pasar internasional.

Ia menegaskan bahwa produk halal bukan domain Islam dan non-Islam, tapi merupakan halal untuk meningkatkan kualitas produk.

"Halal adalah konsep nilai yang berlaku untuk semua orang, tidak memandang latar belakang agama," ujar Haikal Hasan. (*)