TIMES MINAHASA, JAKARTA – Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Muhammad Syaroni Rofii, menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian di Timur Tengah, khususnya konflik Israel-Palestina.

Menurut Syaroni, Indonesia bisa mengusulkan agar Dewan Keamanan (DK) PBB membuat blue line di zona konflik Israel-Palestina sembari menunggu terealisasinya opsi solusi dua negara yang telah lama menjadi konsensus internasional.

“Indonesia bisa mengusulkan agar DK PBB mengambil sikap untuk membuat blue line di zona konflik Israel-Palestina sembari menanti opsi dua negara yang disetujui oleh para pihak,” ujarnya, Rabu (24/9).

Syaroni menjelaskan, Indonesia berpotensi memperkuat peran PBB di Gaza karena selama ini aktif mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke berbagai negara konflik. Tidak hanya itu, Indonesia juga dinilai dapat memelopori pembukaan blokade yang selama ini menghambat distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza.

“Indonesia bisa menawarkan diri untuk memperkuat peran PBB di Gaza, sekaligus mempelopori pembukaan blokade agar bantuan kemanusiaan bisa masuk,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan sejumlah pemimpin Arab di New York, yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut, kata dia, sudah menjadi tradisi di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, di mana para pemimpin dunia berkumpul membahas isu global.

Namun, Syaroni menilai pertemuan itu cenderung hanya mengeksplorasi opsi-opsi tanpa dampak signifikan terhadap proses perdamaian.

“Kecuali ada desakan kuat dari negara-negara yang hadir agar AS mengubah kebijakannya yang membiarkan Israel menyerang Gaza, pertemuan itu tidak akan banyak berarti,” jelasnya.

Syaroni menambahkan, hasil pertemuan tersebut akan sangat bergantung pada sikap Trump sendiri.

“Trump hanya berjanji akan mengakhiri perang dan mengembalikan tawanan. Tidak ada pernyataan spesifik untuk proses damai jangka panjang,” katanya.

Blue line adalah garis batas yang ditetapkan PBB untuk memisahkan dua pihak yang bertikai. Konsep ini sebelumnya digunakan di perbatasan Lebanon dan Israel yang dijaga pasukan penjaga perdamaian. Biasanya, DK PBB membuat garis demarkasi terlebih dahulu untuk menghentikan kontak senjata sebelum mengirim pasukan penjaga perdamaian. (*)